Kamis, 01 Mei 2025
KBRN, Jakarta: Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) resmi meluncurkan dua inisiatif besar yang diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional. Kedua inisiatif tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia dan pengenalan resmi rangkaian kegiatan pameran nasional Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2025.
"LBH Pengadaan Publik Indonesia merupakan bentuk respon konkret IAPI terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan barang/jasa. Sedangkan ICEF merupakan hasil kolaborasi strategis antara IAPI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia," kata Ketua Umum IAPI Andi Zabur Rahman, dalam rangkaian kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar IAPI, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Menurut Andi banyak pelaku pengadaan baik dari unsur pemerintah, penyedia jasa, maupun pelaku usaha yang menghadapi permasalahan hukum bukan karena itikad buruk, melainkan akibat kurangnya pemahaman, bimbingan, dan perlindungan.
"Kami menyaksikan betapa banyak insan pengadaan yang bekerja dengan integritas, justru tersangkut masalah hukum karena kurangnya dukungan edukatif dan pendampingan yang proporsional. LBH ini hadir bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberikan perlindungan, pencerahan, dan keadilan," katanya.
Nantinya, LBH akan menjalankan tiga mandat utama, diantaranya:
1. Pendampingan hukum individual maupun kelembagaan bagi pelaku pengadaan yang menghadapi proses hukum.
2. Penyuluhan dan pelatihan hukum pengadaan, termasuk penjelasan regulasi terbaru dan potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi.
3. Advokasi sistemik, untuk menyuarakan kebutuhan regulasi yang berpihak pada keadilan substantif dan kondisi nyata di lapangan.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, bahwa ICEF-IPFE 2025 yang akan digelar pada bulan Juni 2025 di Jakarta merupakan peluang strategis menjadi bagian dari ekosistem pengadaan digital pemerintah. Kegiatan tersebut juga akan menjadi platform pameran nasional terbesar di bidang pengadaan barang/jasa, mempertemukan penyedia dari seluruh Indonesia dengan pemangku kepentingan utama dalam pengadaan pemerintah.
"Dengan tema besar "Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan". ICEF-IPFE 2025 akan menyatukan pelaku usaha, unit kerja pengadaan (UKPBJ), perwakilan BUMN, serta lembaga pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Selain menjadi ajang pameran, ICEF-IPFE 2025 akan menggelar seminar nasional, temu bisnis (business matching), diskusi tematik, konsultasi teknis, dan forum sertifikasi profesi. Ini merupakan ekosistem kolaboratif yang ideal bagi pelaku usaha untuk membangan brand, memperluas jaringan, dan menjalin sinergi lintas sektor.
"Selain itu juga dapat memperkuat positioning di mata publik dan pemerintah berpatisipasi dalam ICEF-IPFE bukan hanya tentang menjual produk. Keikutsertaan dalam ajang ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah, memperluas eksposur media, dan memberikan citra positif terhadap profesionalisme dan kesiapan bisnis Anda dalam menjawab kebutuhan sektor publik," katanya.
Sumber: rri.co.id