Kamis, 01 Mei 2025
Jakarta - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggagas pameran nasional ICEF-IPFE 2025.
Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman memperkenalkan secara resmi rangkaian kegiatan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2025, yang akan digelar pada bulan Juni 2025 di Jakarta.
“Kegiatan ini akan menjadi platform pameran nasional terbesar di bidang pengadaan barang/jasa, mempertemukan penyedia dari seluruh Indonesia dengan pemangku kepentingan utama dalam pengadaan pemerintah,”ujar Andi Zabur dalam acara 'Grand Launching Indonesia Catalogue Expo & Forum (ICEF) 2025, Jakarta, Jum’at (25/4).
Kolaborasi antara IAPI dan KADIN Indonesia dalam penyelenggaraan ICEF-IPFE 2025 merupakan bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan dunia regulasi.
IAPI dengan basis profesional dan kapasitas teknisnya dalam pengadaan, berpadu dengan KADIN yang mewakili kekuatan pelaku usaha nasional, menghasilkan pameran yang bukan hanya prestisius, tetapi juga sangat strategis bagi masa depan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
“ICEF-IPFE 2025 bukan hanya tentang pameran. Ini adalah national gateway bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses nyata ke pasar pengadaan pemerintah. Kami mengajak seluruh pelaku usaha, dari UMKM hingga perusahaan besar, untuk tidak melewatkan kesempatan ini,” tegas Andi Zabur.
Dengan tema besar “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”, ICEF-IPFE 2025 akan menyatukan pelaku usaha, unit kerja pengadaan (UKPBJ), perwakilan BUMN, serta lembaga pemerintah pusat dan daerah.
Acara ini memberikan sejunlah manfaat dan leuntungan bagi para pelaku usaha yang berpartisipasi diantaranya:
1. Bertemu Langsung dengan Buyer dari Pemerintah dan BUMN
Pameran ICEF-IPFE 2025 akan dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari 38 provinsi dan 98 kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Selain itu, kegiatan ini juga akan menghadirkan buyer strategis dari BUMN yang memiliki peran penting dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Bagi pelaku usaha, ini adalah kesempatan emas untuk membangun koneksi, menawarkan produk/jasa secara langsung, dan membuka peluang masuk ke dalam e-Katalog pemerintah serta sistem pengadaan BUMN.
2. Menampilkan Produk dan Jasa di Etalase Nasional
ICEF-IPFE akan memberikan ruang pameran fisik dan digital bagi pelaku usaha untuk menampilkan produk unggulan, inovasi teknologi, dan solusi jasa yang relevan dengan kebutuhan sektor publik. Produk-produk dalam negeri, terutama yang memiliki TKDN tinggi, akan mendapatkan sorotan khusus, sejalan dengan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Mendapatkan Edukasi Strategis Terkait e-Katalog Versi 6
Salah satu agenda utama ICEF-IPFE adalah menyosialisasikan pemanfaatan e-Katalog versi 6, yang merupakan sistem terbaru dalam pengadaan elektronik pemerintah. Pelaku usaha akan mendapatkan bimbingan teknis tentang kurasi produk, proses pendaftaran, hingga strategi pemasaran di lingkungan digital katalog.
4. Memperluas Jaringan Bisnis dan Kolaborasi
Selain menjadi ajang pameran, ICEF-IPFE 2025 akan menggelar seminar nasional, temu bisnis (business matching), diskusi tematik, konsultasi teknis, dan forum sertifikasi profesi. Ini merupakan ekosistem kolaboratif yang ideal bagi pelaku usaha untuk membangun brand, memperluas jaringan, dan menjalin sinergi lintas sektor.
5. Memperkuat Positioning di Mata Publik dan Pemerintah
Berpartisipasi dalam ICEF-IPFE bukan hanya tentang menjual produk. Ini juga tentang menempatkan perusahaan Anda sebagai bagian dari transformasi pengadaan nasional. Keikutsertaan dalam ajang ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah, memperluas eksposur media, dan memberikan citra positif terhadap profesionalisme dan kesiapan bisnis Anda dalam menjawab kebutuhan sektor publik.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, potensi belanja pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa memiliki nilai yang sangat fantastis hingga mencapai angka Rp 1.200 triliun.
"LKPP ini istilahnya mengayomi sampai Rp 1.200 triliun ya Pak Kepala (LKPP), dan itu jumlah yang sangat besar," kata Anindya
Dengan besarnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai Rp 1.200 triliun itu, Anindya berharap peluang itu juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku dunia usaha di seluruh penjuru negeri. Yakni untuk memasarkan produk/jasa terbaiknya, supaya bisa terserap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.
"Jadi buat Kadin sebagai naungan dunia usaha dan juga tentunya mitra strategis pemerintah di dalam bisnis, ini merupakan sesuatu yang sangat strategis dan relevan. Karena dengan seperti ini, kita bisa ikutan memberdayakan teman-teman di dunia usaha nasional dan juga di daerah," tambah Anindya.
Sumber: mnctrijaya.com